YOGYAKARTA – Dalam rangka memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan mempertahankan prestasi di tingkat nasional, Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY menyelenggarakan kegiatan Konsinyering Penyusunan Laporan Kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada Rabu, 21 Januari 2026. Bertempat di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan TPID dari tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-DIY. Mempertahankan Prestasi dan Evaluasi Berkelanjutan Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh capaian positif TPID DIY pada tahun sebelumnya. Laporan Kinerja TPID DIY Tahun 2024 yang bertajuk MRANTASI (Masyarakat lan Pemerintah Tanggap Inflasi) berhasil meraih penghargaan sebagai 'Juara 2 TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Kawasan Jawa-Bali' pada TPID Awards 2025. Meski demikian, evaluasi tetap diperlukan untuk menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Sepanjang tahun 2025, DIY berhasil menjaga inflasi tetap terkendali dalam rentang target sasaran $(2,5\pm1\%)$, dengan angka inflasi tahunan sebesar 3,11% (yoy) pada Desember 2025. Melalui konsinyering ini, diharapkan penyusunan laporan kinerja tahun 2026 dapat dilakukan dengan lebih baik, selaras antara latar belakang, implementasi, hingga dampak program yang dijalankan. Fokus Penilaian: Proses, Output, dan Outcome Dalam sesi paparan, narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI menekankan tiga aspek utama dalam penilaian kinerja TPID: Aspek Proses (Bobot 20%): Menilai koordinasi, kebijakan, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Aspek Output (Bobot 30%): Fokus pada program unggulan yang mencerminkan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). Aspek Outcome (Bobot 50%): Mengukur hasil nyata dari upaya koordinasi terhadap realisasi angka inflasi daerah. Selain dari Kemenko Perekonomian, Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY juga memberikan highlight mengenai perkembangan ekonomi DIY selama tahun 2025 sebagai referensi penyusunan laporan. Sinergi untuk Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah DIY dalam arahannya menyampaikan bahwa laporan kinerja bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan instrumen untuk mengukur efektivitas pengendalian inflasi demi menjaga daya beli masyarakat. Dengan adanya konsinyering ini, diharapkan seluruh TPID di wilayah DIY dapat menyajikan data dan dokumen pendukung yang akuntabel, sehingga inovasi yang telah dilakukan dapat terdokumentasi dengan baik dan mampu berkompetisi secara nasional.