Surabaya — Di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan resiliensi yang kuat. Pada Triwulan I Tahun 2026, ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,61 persen (year on year/yoy), didukung oleh inflasi yang tetap terkendali pada level 2,42 persen (yoy) pada April 2026, atau masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen. Capaian tersebut menjadi indikator terjaganya stabilitas ekonomi nasional yang tidak terlepas dari sinergi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia melalui penguatan strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif dalam pengendalian inflasi. Upaya penguatan sinergi tersebut kembali ditegaskan dalam forum Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Jawa Tahun 2026 yang diselenggarakan bersama Bank Indonesia di Surabaya pada Rabu (13/05). Forum ini menjadi wadah strategis dalam memperkuat koordinasi pengendalian inflasi serta ketahanan pangan antardaerah, khususnya di wilayah Jawa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan sentra utama produksi pangan. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, BUMN/BUMD, serta pelaku usaha pangan perlu terus diperkuat. Menurutnya, Pulau Jawa memiliki posisi strategis sebagai sentra produksi pangan sekaligus pusat distribusi terbesar di Indonesia, sehingga stabilitas pangan di wilayah Jawa akan memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi nasional. Dalam rakor tersebut, para pemangku kepentingan menyepakati sejumlah langkah strategis jangka pendek untuk mengantisipasi risiko global maupun potensi gangguan iklim seperti El Nino. Langkah tersebut mencakup penguatan produksi pangan melalui dukungan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia sektor pertanian, penguatan pembiayaan dan perlindungan usaha tani, penguatan kelembagaan pangan daerah, serta perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk memperlancar distribusi pangan. Sementara itu, dalam perspektif jangka menengah dan panjang, penguatan ketahanan pangan di wilayah Jawa diarahkan melalui lima agenda utama, yaitu penguatan produksi pangan berbasis adaptasi iklim, perlindungan lahan pertanian, pengembangan inovasi pertanian berbasis mitigasi risiko, penguatan korporatisasi dan akses pembiayaan petani (bankability), serta penyempurnaan sistem informasi dan neraca pangan daerah. Rangkaian kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa di Sidoarjo, Jawa Timur, dengan tema “Sinergi Penguatan Produksi Pascapanen dan Distribusi untuk Stabilitas Pangan dan Kesejahteraan Nasional di Tengah Ketidakpastian Global.” Program ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat integrasi antara produksi, pengelolaan pascapanen, distribusi, dan stabilisasi harga pangan secara lebih efektif dari hulu hingga hilir. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa dinamika ekonomi global maupun lokal berpotensi memengaruhi volatilitas harga pangan. Oleh karena itu, penguatan produksi, distribusi, serta kerja sama antardaerah menjadi kunci penting dalam menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari implementasi GPIPS, berbagai skema kerja sama antardaerah terus diperluas, mulai dari penyediaan komoditas pangan, pengembangan kios pangan murah, penyerapan hasil produksi petani, hingga penguatan distribusi logistik pangan antardaerah. Dukungan sektor logistik juga terus diperkuat melalui sinergi BUMN, termasuk optimalisasi distribusi pangan oleh PT Pos Indonesia serta penguatan kolaborasi distribusi beras antara Perum Bulog dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Pemerintah Daerah DIY melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mendukung penguatan sinergi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan pasokan dan distribusi pangan, serta perluasan kerja sama antardaerah sebagai langkah menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat DIY.